Pelaksanaan UN Seperti Pemilu Tiap Tahun

BACA JUGA:

Hari ini berita dimedia didominasi topik mengenai tertundanya pelaksanaan ujian nasional di 11 propinsi karena terlambatnya distribusi soal oleh percetakan. Ada pihak yang menyalahkan kemendikbud karena menunjuk vendor abal-abal dalam proyek pengadaan soal yang mengindikasikan adanya markup dalam tender. Ada juga yang menyalahkan percetakannya karena tidak mampu membuat perencanaan yang benar dalam kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan tahunan. Bahkan ada informasi terbaru bahwa alokasi anggaran untuk pencetakan PT Ghalia masih diberi tanda bintang DPR dan baru disetujui 2 minggu sebelumnya (sumber editorial MI pagi ini) sehingga percetakan tidak berani mencetak karena ketidak jelasan dana.

Terlepas dari siapa yang paling bertanggung jawab dalam keterlambatan distribusi soal ini, ada sesuatu yang baru saya sadari bahwa untuk penyelenggaraan ujian nasional yang tersentralisasi ini membutuhkan resource yang sangat besar antara lain:

1. Percetakan soal ujian dalam skala nasional tersentralisasi di pusat
2. Pendistribusian soal dengan tingkat high security, seperti memindahkan bom nuklir, dan dikawal tentara dan polisi sampai ke pelosok nusantara.
3. Pengawasan ketat kepada semua pihak yang terlibat dalam UN terhadap potensi kecurangan
4. Membutuhkan kerja besar apabila ada kesalahan distribusi atau tertukar antar rayon
5. Masih membutuhkan pengawasan ketat saal pengumpulan hasil ujian untuk keputusan penilaian

Dari sistem pelaksanaannya yang rumit dan membutuhkan biaya sangat besar, ini hampir sama dengan pelaksanaan pemilu yang kurang lebih tingkat kerumitan, kegawatan, dan biayanya hampir setara.

Sudah demikian bodohkah pengelola pemerintahan terus mempertahankan UN yang demikian irasional, sedangkan manfaatnya masih diragukan lebih baik dibandingkan dengan menyerahkan penyelenggarannya ke daerah masing-masing. Atau justru karena sarat kepentingan para para pejabat dan politisi.

Kadang orang hanya larut berpikir pada satu fokus persoalan sistem pendidikan, yg didramatisir sedemikian rupa  demi kepentingan orang atau kelompok yang mengambil keuntungan pribadi. Latar belakang adanya UN yang tersentralisasi adalah untuk menyeragamkan kualitas dan menghindari kecurangan. Apa tidak ada cara lain???